Laporan Kinerja (LAKIN) adalah Salah satu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintahan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggara pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih, dan bertanggung jawab, serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan asas akuntabilitas yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Laporan Kinerja  wajib disusun oleh setiap instansi pemerintah setelah berakhirnya suatu Tahun Anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis dan penggunaan anggaran instansi pemerintah tersebut.

Tahun 2020

 

 9 total views

Open chat
Perlu Bantuan?
Hallo
Ada yang bisa Kami Bantu?